LOMBOK TENGAH, Panorama NTB 3 Oktober 2026 — Di tengah kabar alokasi anggaran perbaikan jalan, suara keprihatinan kembali bergema. Lalu Moh. Syukri, Ketua Umum LSM GELOMBANG — Gerakan Lombok Bangkit NTB — menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dinilai belum peka terhadap realitas di lapangan. Perhatian tidak boleh hanya tertuju pada sejumlah titik yang diumumkan, sementara wilayah lain masih terabaikan.
“Kami tidak membicarakan Desa Mujur saja. Di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah, masih banyak akses jalan yang rusak dan terabaikan. Padahal, jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat,” tegas Syukri.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terpilah-pilih. Jika hanya sebagian yang tersentuh sementara yang lain dibiarkan rusak berlarut-larut, maka pemerataan pembangunan belum terwujud.
Salah satu yang paling disorot adalah kondisi jembatan di Dusun Orok-Orok, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur. Jembatan ini telah lama ambruk tergerus banjir, namun hingga kini belum tampak perhatian nyata dari pemerintah.
“Jembatan ini sangat dibutuhkan warga, terutama para murid dan pelajar yang bersekolah di desa tersebut. Setiap hari anak-anak harus berjuang melintasi jalan yang rusak hanya untuk menuntut ilmu. Namun sampai saat ini, perhatian pemerintah belum tampak, nyaris tidak terlihat,” ungkapnya prihatin.
Jembatan yang menghubungkan tiga dusun ini ambruk sejak awal 2025 dan menjadi satu-satunya akses warga. Ketidakhadiran jembatan tidak sekadar menghambat perjalanan, melainkan mempertaruhkan keselamatan anak-anak setiap pagi dan sore hari.
Persoalan juga menyangkut pembangunan irigasi di wilayah Praya Timur, khususnya di Kidang. Laporan yang diterima menyebutkan pekerjaan sempat dihentikan karena pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Ketika hendak dilanjutkan, pembangunan justru kembali terhenti.
Syukri menyampaikan kekhawatiran mendalam: jika jembatan di Kidang yang belum selesai dibiarkan begitu saja, risiko banjir mengancam warga di sekitarnya. Proyek yang mangkrak bukan hanya kerugian materi, melainkan ancaman keselamatan nyata.
“Kami akan terus mengawal kinerja pemerintah di setiap titik. Sebagai lembaga independen, peran kami adalah mengawasi agar setiap pembangunan berjalan sesuai rencana dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Syukri.
LSM GELOMBANG menegaskan: anggaran yang disiapkan harus menyentuh semua wilayah yang membutuhkan, bukan hanya sejumlah ruas yang ditampilkan. Jalan yang rusak, jembatan yang putus, dan irigasi yang terhenti — semuanya menuntut perhatian yang sama besarnya.
Masyarakat berharap janji perbaikan tidak berhenti di peta atau dokumen perencanaan, melainkan turun ke lapangan, menyentuh tanah, dan dirasakan langsung oleh warga yang selama ini menunggu.(Red/MIR)
