MATARAM, Panorama NTB – Sebanyak 68.000 Kepala Keluarga (KK) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), secara proaktif mengajukan sanggahan data kemiskinan ekstrem melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah masif ini diambil warga guna melakukan koreksi mandiri terhadap status desil kesejahteraan mereka agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengungkapkan bahwa tingginya angka sanggahan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui fitur sanggahan di aplikasi Perlinsos, warga dapat mengoreksi status desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan—baik menyanggah karena merasa belum tersentuh bantuan, maupun menyanggah secara jujur karena merasa sudah mampu dan tidak berhak lagi menerima bansos.
Memotong Jalur Birokrasi, Validasi Instan via SPLP
Kehadiran aplikasi Perlinsos menjadi solusi digital yang memotong rantai birokrasi manual. Jika sebelumnya pengajuan koreksi data melalui mekanisme kelurahan membutuhkan waktu hingga tiga bulan, kini proses verifikasi dapat berjalan jauh lebih cepat secara digital.
Data sanggahan yang masuk langsung diintegrasikan dengan Sistem Penguatan Layanan Pemerintah (SPLP). Melalui sistem ini, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pendaftar akan langsung dicek silang (cross-check) secara otomatis dengan data dari kementerian dan lembaga terkait:
- Kepemilikan Aset: Integrasi dengan data ATR/BPN untuk mendeteksi kepemilikan tanah atau bangunan.
- Daya Listrik: Integrasi dengan data PT PLN (Persero) untuk memverifikasi kapasitas listrik rumah tangga pendaftar.
Gotong Royong Mewujudkan Bansos Tepat Sasaran
Dinsos Kota Mataram mengapresiasi kejujuran warga yang memanfaatkan aplikasi ini untuk melaporkan peningkatan status ekonominya secara mandiri. Langkah ini dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam menyisir kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar alokasi bansos ke depan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk terus mengawal pemutakhiran data ini secara berkala agar tercipta ekosistem jaring pengaman sosial yang transparan, akuntabel, dan berbasis data riil. (red)
