MATARAM, Panorama NTB – Polemik seputar keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, sempat menjadi salah satu isu paling menyita perhatian publik di kancah nasional. Perdebatan ini bergulir cukup panjang mulai dari isu di media sosial, gugatan perdata di pengadilan, hingga berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Berikut adalah rangkuman kronologi lengkap perjalanan kasus keabsahan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dihimpun dari berbagai sumber primer dan pemberitaan resmi:
1. Tahap Awal: Rumor di Medsos dan Klarifikasi (2023)
Isu mengenai latar belakang pendidikan Gibran pertama kali berhembus kencang di berbagai platform media sosial bertepatan dengan momentum pendaftaran kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menanggapi tudingan tersebut, Gibran langsung memberikan klarifikasi terbuka kepada publik dengan menunjukkan ijazah aslinya dari University of Bradford, Britania Raya, serta melampirkan Surat Penyetaraan Resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
2. Tahap Hukum: Gugatan Perdata & Konfirmasi Kampus (2025)
Perselisihan berlanjut ke ranah hukum formal. Kasus ini sempat didaftarkan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh pihak penggugat, M. Subhan Palal.
Di tengah bergulirnya proses hukum tersebut, pihak institusi pendidikan luar negeri tempat Gibran menimba ilmu, yakni Management Development Institute of Singapore (MDIS) bersama University of Bradford, mengeluarkan rilis resmi. Pihak kampus mengonfirmasi bahwa Gibran merupakan mahasiswa penuh waktu (full-time student) pada periode 2007–2010 dan sah meraih gelar sarjana (Bachelor of Science).
3. Tahap Akhir: Sengketa Administrasi di Mahkamah Konstitusi (2026)
Polemik ini akhirnya masuk ke meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK) melalui gugatan sengketa administrasi pencalonan.
-
Argumen Pemohon: Para pemohon mendalilkan bahwa sekolah menengah luar negeri yang pernah ditempuh Gibran dinilai tidak setara dengan standar ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia.
-
Sikap KPU: Sebaliknya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa seluruh dokumen syarat administratif pencalonan Gibran saat itu telah diverifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Putusan MK: Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan resmi yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur kedudukan hukum (legal standing), sekaligus mengakhiri perdebatan panjang terkait keabsahan dokumen tersebut.
Kasus ini menjadi catatan penting dalam dinamika hukum dan politik Indonesia, di mana sengketa administratif pemilihan umum pada akhirnya bermuara dan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang sah.
Menurut anda kemana kira kira kasus ini akan bermuara?. (red)
