LOMBOK TENGAH, Media Panorama NTB – Kejanggalan terjadi di MTsN 4 Praya Tengah di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Seorang wali murid, Pak Muzaki, mengeluh seragam anaknya tak kunjung diberikan padahal sudah bayar lunas Rp 2 Juta sejak Juli 2026 lalu, awal tahun ajaran 2026/2027.
Yang aneh, siswa lain sudah menerima seragam lengkap, tapi anak Pak Muzaki hingga Oktober 2026 belum juga dikasih.
“Saya sudah bayar 2 juta bulan Juli, tapi sampai sekarang seragam belum dikasih. Padahal teman-teman anak saya yang lain sudah pada dapat semua. Saya bingung ini ada apa,” ujar Pak Muzaki dengan nada kecewa.
Kondisi ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa? Kenapa hanya anak Pak Muzaki yang belum dapat? Apakah ada unsur kesengajaan atau diskriminasi?
Sudah 3 bulan anak tersebut bersekolah tanpa kejelasan seragam yang sudah dibayar mahal oleh orang tuanya. Uang 2 juta bukan jumlah kecil bagi wali murid di desa.
Jika benar siswa lain sudah dapat, maka alasan “seragam belum jadi dari penjahit” sudah tidak masuk akal. Ini patut diduga ada maladministrasi dan pungli dalam pengelolaan dana seragam.
Padahal, Kemenag RI sudah tegas melarang madrasah mewajibkan pembelian seragam dengan harga yang memberatkan dan harus dikelola secara transparan oleh koperasi, bukan oleh oknum sekolah.
Panorama Ntb Menuntut;
1. Kepala MTsN 4 Praya Tengah segera serahkan seragam anak Pak Muzaki HARI INI JUGA dan jelaskan kenapa siswa lain sudah dapat dia belum.
2. Kepala Kemenag Lombok Tengah segera panggil Kepala MTsN 4 praya Tengah tersebut. Periksa kemana aliran dana Rp 2 juta per siswa itu. Jika terbukti ada penyelewengan, beri sanksi tegas.
3. Inspektorat Kemenag NTB audit total pengadaan seragam di MTsN 4 Praya Tengah tersebut tahun ajaran 2026/2027.
Ini bukan sekedar soal seragam, ini soal keadilan bagi siswa. Jangan sampai anak menjadi korban mental karena merasa dibedakan di sekolahnya sendiri.
Melalui Pesan (WA) Pihak sekolah yang diwakili oleh Panitia Pak Wetandar Pejanggik menerangkan bahwa seragam sudah diberikan kepada pihak sekolah
“Sudah diberikan di madrasah terkait baju seragam….kita tidak ada hubungan sama sekali dengan pembelian seragam pak….” tegasnya.
Lebih lanjut Pak Wetandar Pejanggik mejelaskan bahwa pak haji Sapar Penujak selaku yang bertanggung jawab untuk seragam.
“Pak haji sapar penujak…kalau saya selaku ketua panitia dan anggota hanya menerima pendaftaran dan kalau administrasinya sudah dikatain lengkap baru siswa di tes …ada tes tulis, tes baca Alquran, tes baca latin baru pengumuman…kalau masalah seragam siswa, saya tidak ada hubungan sema sekali dengan harga seragam…” keterangannya melalui pesan (WA)
Panorama Ntb. Akan terus memantau permasalahan ini sampai ada kejelasan dari pihak kepala sekolah bahwa apa yang jadi tuntutan wali murid bisa diberikan, sehingga bisa meminimalisir pungli. (aa)
