LOMBOK TENGAH, Panorama NTB – Sengketa jual beli tanah di kawasan Bangket Parak, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kembali menjadi perhatian. Amak Turun menyampaikan keberatan atas belum terpenuhinya kewajiban pembayaran tanah oleh PT Hakuna Matata sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli yang sebelumnya disepakati kedua belah pihak.
Melalui pendampingan LSM GELOMBANG (Gerakan Lombok Bangkit NTB) dan kuasa hukumnya, Amak Turun meminta pihak perusahaan menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
Berawal dari Perjanjian Jual Beli
Berdasarkan keterangan LSM GELOMBANG, perjanjian jual beli tanah tersebut pertama kali dibuat di hadapan Notaris Habibillah dengan jangka waktu pembayaran selama dua tahun.
Namun, menurut pihak Amak Turun, hingga batas waktu yang disepakati berakhir, kewajiban pembayaran dari PT Hakuna Matata belum sepenuhnya dipenuhi.
Atas dasar iktikad baik, Amak Turun kemudian memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk membuat kesepakatan ulang melalui adendum perjanjian.
Akan tetapi, menurut keterangan LSM GELOMBANG, kesepakatan kedua tersebut juga belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
“Pemilik tanah sudah menunjukkan iktikad baik dengan memberikan kesempatan kedua. Namun, sampai saat ini persoalan tersebut belum juga mendapatkan penyelesaian sesuai kesepakatan bersama,” ungkap Lalu Syukri, Ketua Umum LSM GELOMBANG – Gerakan Lombok Bangkit NTB.
LSM GELOMBANG Pertanyakan Legalitas dan Kapasitas Penanggung Jawab Perusahaan
Dalam perkembangan persoalan tersebut, LSM GELOMBANG turut menyoroti keberadaan Kamelo dan Aitor yang menurut keterangan pihak pendamping diketahui merupakan warga negara asing (WNA) dan dikaitkan dengan pengelolaan PT Hakuna Matata.
Lalu Syukri menyatakan pihaknya meminta kejelasan mengenai kedudukan, kapasitas, serta legalitas aktivitas kedua orang tersebut dalam menjalankan kegiatan perusahaan di Indonesia.
“Pertanggungjawaban perusahaan harus jelas. Kami meminta adanya transparansi mengenai kapasitas dan kedudukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam aktivitas perusahaan. Kami juga meminta instansi keimigrasian melakukan klarifikasi terhadap status dan legalitas keberadaan Kamelo serta Aitor di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Lalu Syukri.
Permintaan tersebut merupakan sikap LSM GELOMBANG yang menginginkan adanya kejelasan terkait aspek hukum dan administrasi perusahaan. Status kewarganegaraan seseorang sendiri tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum.
Beri Tenggat Waktu 3×24 Jam
Sebagai bentuk desakan penyelesaian, LSM GELOMBANG bersama kuasa hukum Amak Turun, Drs. Eddy KM Batubara, S.H., M.Pd., M.Kn., menyampaikan tenggat waktu 3×24 jam kepada PT Hakuna Matata untuk memberikan kepastian penyelesaian sengketa tersebut.
Pihak Amak Turun meminta perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian atau menyelesaikan pengembalian objek tanah di Bangket Parak, Desa Mertak, kepada pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut, sesuai mekanisme hukum dan kesepakatan para pihak.
Lalu Syukri juga meminta Kamelo dan Aitor memberikan penjelasan secara langsung terkait persoalan yang sedang dipermasalahkan.
“Kami meminta Kamelo dan Aitor hadir memberikan penjelasan serta menunjukkan tanggung jawab sesuai kapasitas masing-masing. Persoalan ini harus diselesaikan secara baik dan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Siapkan Langkah Hukum
LSM GELOMBANG bersama kuasa hukum Amak Turun menyatakan akan mempertimbangkan sejumlah langkah hukum apabila tidak terdapat penyelesaian setelah tenggat waktu yang disampaikan.
Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau wanprestasi kepada Polres Lombok Tengah sesuai hasil kajian dan bukti hukum yang dimiliki.
- Mengajukan permohonan klarifikasi dan peninjauan aspek keimigrasian kepada Kantor Imigrasi terkait status serta aktivitas pihak-pihak yang dipersoalkan.
- Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Praya terkait penyelesaian perjanjian, pengembalian objek tanah, dan tuntutan ganti rugi apabila memenuhi dasar hukum.
- Menyampaikan perkembangan persoalan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Pihak pendamping Amak Turun menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui jalur musyawarah maupun mekanisme hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Redaksi Masih Mengupayakan Konfirmasi
Hingga berita ini diterbitkan, Panorama NTB belum memperoleh tanggapan resmi dari PT Hakuna Matata maupun Kamelo dan Aitor terkait keberatan dan tuntutan yang disampaikan Amak Turun melalui LSM GELOMBANG.
Redaksi Panorama NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi PT Hakuna Matata, Kamelo, Aitor, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.
Panorama NTB akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan menyajikan informasi berdasarkan fakta serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Peliput: Amr.
