MATARAM, Panorama NTB –Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipusatkan di Aula Gedung KPPN Mataram, Jalan Langko No. 40, Mataram, dimanfaatkan oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusra bersama instansi vertikal Kemenkeu lainnya untuk memperkuat pengawalan tata kelola keuangan negara dan pembangunan kawasan. Upacara bersama ini dihadiri oleh unit-unit strategis seperti Kanwil DJPb Provinsi NTB, Kanwil DJP Nusra, KPPN Mataram, KPP Mataram Barat, KPP Mataram Timur, KPP Praya, KPPBC Mataram, KPKNL Mataram, hingga Kepala Administrator K.E.K Mandalika.
Bertindak sebagai pembina upacara pada Selasa (10/11/2026), Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana M., menegaskan pentingnya pengelolaan dana publik secara akuntabel, transparan, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudence).
Dalam amanatnya, Judiana mengajak seluruh peserta upacara kembali meresapi roh konstitusi yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menyoroti esensi UUD 1945 Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, Pasal 33 mengenai kemandirian ekonomi untuk kemakmuran rakyat, hingga Pasal 34 yang menjamin perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar.
Menurutnya, manajemen risiko dan pembiayaan yang terukur merupakan kunci utama agar program infrastruktur dasar dan pendidikan nasional berjalan tepat sasaran serta sejalan dengan visi Asta Cita.
Judiana juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan dampak riil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat—mulai dari anak-anak yang bisa bersekolah dengan tenang, warga sakit yang bisa berobat dengan layak, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.
Untuk mencapai hal tersebut, integrasi kebijakan serta sinkronisasi data yang presisi antara pusat dan daerah dinilai mutlak diperlukan, dan mesti didukung dengan sinergi erat lintas instansi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen terkait.
Sambut Positif, KEK Mandalika Siap Perkuat Sinergi.
Pesan kuat tentang tata kelola yang berkeadilan tersebut disambut hangat oleh Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Bambang Wicaksono, saat di temui seusai upacara. dimana sebelumnya beliau hadir langsung sebagai peserta upacara, Wicaksono menyatakan komitmen lembaganya untuk menyelaraskan arah pembangunan kawasan dengan visi kesejahteraan sosial.
“Kami di Administrator KEK Mandalika sangat mendukung pesan utama amanat ini. Sebagai penyelenggara administrasi kawasan, kami meyakini bahwa kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan nyata masyarakat sekitar—baik melalui akses pendidikan, kesehatan, maupun peluang ekonomi yang berkeadilan,” ujar Wicaksono.
Ia menambahkan, tertib administrasi, transparansi anggaran, serta manajemen risiko yang ketat merupakan fondasi mutlak untuk merawat kepercayaan publik (public trust). Langkah ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat di KEK Mandalika tanpa meninggalkan komitmen menyejahterakan masyarakat lokal.
Pokok-Pokok Pikiran & Arahan Strategis Upacara:
1. Kompas Konstitusi: Menjadikan UUD 1945 Pasal 31, 33, dan 34 serta Asta Cita sebagai landasan moral dan operasional pembangunan.
2. Fiskal Berbasis Risiko: Menerapkan prinsip kehati-hatian (prudence) agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan produktif.
3. Indikator Kesejahteraan Riil: Berorientasi pada hasil nyata—akses pendidikan anak, layanan kesehatan warga, dan perlindungan kelompok rentan.
4. Kolaborasi Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi berbasis data akurat antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Integritas Pelayanan: Mengimplementasikan semangat kepahlawanan melalui profesionalisme dan transparansi demi merawat kepercayaan publik. (wier/red)
