MATARAM, Panorama NTB – Dinamika politik nasional pasca-pemilu terus bergulir dan memicu berbagai analisis dari para pakar. Analis komunikasi politik nasional, Hendri Satrio, menilai bahwa gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi membawa dampak signifikan terhadap peta kekuasaan di tingkat pusat.
Menurut analisisnya, proses hukum ini secara tidak langsung dapat mengokohkan legitimasi politik Presiden Prabowo Subianto. Jika posisi wapres mengalami dinamika hukum, posisi tawar dan kendali politik Presiden Prabowo diprediksi akan menjadi jauh lebih kuat dan mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan.
Tidak hanya berdampak pada posisi presiden, Hendri Satrio juga menyoroti efek domino yang mungkin terjadi pada konstelasi partai politik. Jika dinamika hukum di MK ini memicu perombakan atau penyesuaian konfigurasi kekuasaan di kabinet, hal tersebut dinilai dapat membuka peluang baru bagi partai-partai politik skala kecil untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) mereka di kancah nasional.
Situasi ini menandai babak baru dalam hubungan konsolidasi kekuasaan pasca-pelantikan, di mana kepastian hukum di MK akan menjadi penentu arah stabilitas politik dan pembagian peran partai koalisi ke depan. (Red)
