JAKARTA — Harapan untuk meredakan ketegangan global dan membuka kembali jalur pelayaran vital Selat Hormuz kembali menemui jalan buntu. Pemerintah Iran secara tegas membantah adanya dialog atau negosiasi langsung dengan Amerika Serikat (AS) terkait pemulihan akses di perairan strategis tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa kendati tidak ada pembicaraan tatap muka dengan Washington, pertukaran pesan masih berjalan melalui pihak ketiga, utamanya Kesultanan Oman.
“Pembicaraan dengan Oman tidak berarti Selat Hormuz akan otomatis dibuka kembali. Kesepakatan teknis memang mungkin tercapai, tetapi pembukaan selat tetap bergantung pada pemenuhan kondisi lain yang telah kami sampaikan melalui perantara,” tegas Araghchi.
Di balik rumitnya negosiasi, Teheran dilaporkan mengajukan sejumlah tuntutan krusial sebagai prasyarat utama, di antaranya:
-
Pencabutan blokade laut dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS.
-
Penarikan seluruh kekuatan militer AS dari kawasan Timur Tengah.
-
Pembayaran kompensasi perang serta pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri.
-
Penghentian konfrontasi terhadap sekutu-sekutu Iran di kawasan.
Sikap keras Iran juga dipertegas oleh draf aturan pelayaran yang sempat dipublikasikan media pemerintah Iran, yang secara khusus melarang melintasnya kapal-kapal berbendera AS dan Israel di Selat Hormuz.
Di sisi lain, respons dari Washington dinilai memicu sinyal ganda. Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam wawancara terbaru bahwa pihak AS hanya melakukan pembicaraan terbatas dan tetap mengandalkan tekanan ekonomi. Pernyataan tersebut berlawanan dengan optimisme jajaran kementeriannya yang sempat mengisyaratkan bahwa kesepakatan prinsip kebebasan bernavigasi sudah di depan mata.
Ketidakpastian ini terus membayangi pasar energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur distribusi bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Sumber: InvestorTrust
