LOMBOK TENGAH — Ratusan siswa SMAN 1 Jonggat (Semanja), Kabupaten Lombok Tengah, menggelar aksi protes terkait kebijakan dan kondisi fasilitas sekolah yang dinilai tidak memadai pada Senin (10/8/2026). Aksi tersebut berlangsung di lapangan sekolah sesaat setelah pelaksanaan apel bendera.
Dalam aksinya, para siswa membentangkan spanduk bertuliskan “Sekolah Elit, Fasilitas Sulit” sebagai ungkapan kekecewaan atas lambatnya pembenahan sarana dan prasarana sekolah.
Para siswa menyampaikan serangkaian keluhan, di antaranya pengerjaan proyek kamar mandi dan mushala yang terbengkalai, ruang kelas tanpa pencahayaan lampu, hingga kipas angin yang tidak berfungsi. Selain itu, mereka menyayangkan akses jaringan WiFi sekolah yang terbatas karena tidak adanya keterbukaan informasi mengenai username dan password bagi siswa.
Tak hanya persoalan fasilitas fisik, massa siswa juga memprotes kebijakan pihak sekolah yang dinilai membatasi partisipasi dalam kompetisi luar sekolah serta pengetatan izin kehadiran suporter.
Klarifikasi Pihak Sekolah
Menanggapi gelombang protes tersebut, Kepala SMAN 1 Jonggat, Mazhab, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan tuduhan yang dilayangkan para siswa.
Terkait lambatnya pembenahan fasilitas, Mazhab menjelaskan bahwa pihak sekolah baru menerima alokasi anggaran rehabilitasi dari pemerintah pada tahun 2026, setelah dua tahun sebelumnya tidak mendapatkan alokasi dana perbaikan. Ia menekankan bahwa regulasi melarang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai kerusakan tingkat sedang maupun berat. Saat ini, proses renovasi sedang berjalan di beberapa titik, termasuk gedung lantai dua, perpustakaan, dan aula sekolah.
Mengenai tuduhan pembatasan kegiatan ekstrakurikuler, Mazhab membantah hal tersebut dan menyebut terjadi miskomunikasi. Pihak sekolah kini menerapkan seleksi ketat terhadap ajang lomba yang diikuti, dengan memprioritaskan kompetisi resmi agar sertifikat yang diraih siswa memiliki bobot keabsahan.
Sementara mengenai kehadiran suporter, sekolah menegaskan tidak pernah menerbitkan larangan. Pihak manajemen hanya mewajibkan adanya pengorganisasian dan pendataan resmi demi mengantisipasi potensi potensi kerusuhan antar-pelajar seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Mazhab menegaskan bahwa pihak sekolah tetap terbuka menerima setiap aspirasi siswa dan berharap persoalan ini dapat dirampungkan secara kondusif melalui dialog dua arah.
