MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menahan diri serta tidak memperpanjang polemik terkait dinamika mediasi perselisihan antara warga Lombok dan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang sempat viral di media sosial.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan pentingnya melihat persoalan tersebut secara proporsional agar tidak bergeser menjadi sentimen antarsuku maupun antardaerah.
“Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antarindividu berkembang menjadi persoalan antar-masyarakat. Kita harus menahan diri, tidak saling membalas pernyataan, apalagi membangun sentimen antarsuku,” tegas pejabat yang akrab disapa Aka tersebut di Mataram.
Meskipun menghormati proses penyelesaian secara kekeluargaan yang telah ditempuh, Pemprov NTB secara khusus menyoroti aspek netralitas serta kepatutan etika pejabat publik saat memediasi sengketa warga. Aka menguraikan bahwa seorang pejabat publik wajib berdiri netral di atas kepentingan seluruh warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan bertindak atas dasar latar belakang primordialisme atau kelompok tertentu.
Proses mediasi selayaknya memberikan rasa aman dan adil bagi semua pihak, tanpa membuat salah satu pihak—terutama yang merasa dirugikan—menjadi tertekan akibat cara komunikasi atau sikap pejabat yang memimpin jalannya mediasi.
Gubernur NTB sendiri telah membangun komunikasi resmi dengan Gubernur Bali guna menjaga kondusivitas wilayah serta merawat tali silaturahmi sosial, ekonomi, dan budaya yang selama ini terjalin erat antara masyarakat NTB dan Bali. Masyarakat dari kedua wilayah pun diharapkan tidak terprovokasi oleh narasi media sosial serta bijak dalam menyikapi kabar yang beredar tanpa melakukan generalisasi.
Sumber: Pemprov NTB: Pejabat Publik Harus Berdiri di Atas Kepentingan NKRI
